Blok Mahakam harus dikelola oleh BANGSA INDONESIA

................................................Menurut Jero, pihak Indonesia yang harus mengelola Blok Mahakam adalah PT Pertamina (Persero), pasalnya sudah 50 tahun Pertamina tidak dilibatkan mengelola Blok Mahakam.

"Pihak Pertamina harus diajak untuk investasi itu, 30 tahun pertama enggak ikut berpartisipasi, 20 tahun perpanjangan enggak ikut juga, kalau ini di perpanjang, perpajangan ketiga harusnya  pertamina dan total bergandengan, namun pembahasan baru sampai di situ," jelas Jero.

Jero melanjutkan, belum diputuskannya Blok Mahakam karena saat ini Indonesia merupakan negara demokrasi yang harus mempertimbangkan usulan-usulan dari rakyat Indonesia.........................(.economy.okezone.com )

Pimpinan Bangsa ini harus berani mengambil resiko untuk mau maju apabila blok mahakam dikelola PERTAMINA. Saya pikir
anak bangsa ini sudah mampu, banyak orang-orang pintar Indonesia berada di luar negeri mereka mau bekerja mengelola, mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemandirian Bangsa ini menuju kemandirian migas.  BANGSA INDONESIA SANGGUP!!!!!!!! saya yakin bangsa ini sanggup bila diberi kesempatan dan kepercayaan penuh untuk memanfaatkan bumi pertiwi sebagai kurnia Alloh untuk dikelola bangsa ini. .......... (iwanudin .curahan anak bangsa yang cinta bumi pertiwi Indonesia)  

Data dan Fakta Seputar Blok Mahakam

12 Pebruari 2013

“Menanggapi beberapa berita yang terus dihembuskan oleh beberapa pengamat terkait dengan perpanjangan Blok Mahakam maka dirasakan perlu meluruskan data dan fakta yang ada”, demikian disampaikan oleh Gde Pradnyana, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Migas (SKKMIGAS). Sebagaimana diketahui, kontrak bagi hasil blok Mahakam ditandatangani tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai tahun 2017. Kegiatan eksplorasi yang dilakukan pada tahun 1967 menemukan cadangan minyak dan gas bumi di Blok Mahakam tahun 1972 dalam jumlah yang cukup besar. Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial atau dikenal dengan istilah 2P) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan gas bumi sebesar 21,2 triliun kaki kubik (TCF). Dari penemuan itu maka blok tersebut mulai diproduksikan dari lapangan Bekapai pada tahun 1974

Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 1980-2000. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan 2P minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan 2P gas sebesar 5,7 TCF. Pada akhir maka kontrak tahun 2017 diperkirakan masih menyisakan cadangan 2P minyak sebesar 131 juta barel dan cadangan 2P gas sebanyak 3,8 TCF pada tahun 2017. Dari jumlah tersebut diperkirakan sisa cadangan terbukti (P1) gas kurang dari 2 TCF. “Jadi informasi yang disampaikan seolah-olah sisa cadangan gas pada tahun2017 sebesar 10,1 TCF dan sisa cadangan minyak sebesar 192 juta barel jelas tidak mempunyai dasar”, jelas Gde Pradnyana.

Sebagaimana diketahui, Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang bekerja disana saat ini di Blok Mahakam, yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX 50%-50%, telah menginvestasikan setidaknya US$ 27 miliar atau sekitar Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya telah memberikan penerimaan Negara sebesar US$ 83 miliar atau sekitar Rp.750 triliun.

Masalah perpanjangan blok Mahakam sangat erat kaitannya dengan upaya untuk menjamin dan memaksimalkan penerimaan Negara. Seandainya pemerintah bermaksud memperpanjang kontrak blok Mahakam, maka pemerintah pasti akan meminta kenaikan bagi hasil yang lebih banyak lagi dari kontrak sebelumnya. “Sisa cadangan yang ada plus fasilitas produksi yang sudah sepenuh diberikan cost recovery harus dianggap sebagai equity pemerintah sehingga split bagi hasil yang semula 70:30 untuk gas dan 85:15 untuk minyak harus dinaikkan secara signifikan untuk mengkompensasi equity pemerintah tersebut”, imbuh Gde. Sebagaimana diketahui, saat ini Pemerintah masih menimbang-nimbang siapa yang akan ditunjuk sebagai operator blok tersebut, baik opsi memperpanjang kontrak dengan perubahan split dan perubahan komposisi participating interest, maupun opsi menyerahkan operatorship ke perusahaan Nasional, yaitu Pertamina. Gde menegaskan bahwa: “Menteri Jero Wacik adalah orang yang sangat nasionalis, beliau pasti memperhitungkan agar opsi yang dipilih dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi kepentingan bangsa dan Negara”.

 sumber : skk migas .go.id