TESIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Home » , » TESIS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=3600722849715367952
  1. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
  2. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH
  3. ANALISIS HUBUNGAN KONSEP DIRI DENGAN FAKTOR KETURUNAN DAN GAJI YANG DITERIMA OLEH TENAGA PERAWAT DI RUMAHSAKIT UMUM DAERAH
  4. ANALISA KEBIJAKAN PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI BBM MELALUI REVOLVING FUND
  5. ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
  6. ANALISA SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI TIDAK TETAP
  7. ANALISIS KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
  8. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN MENJADI ANDALAN PENDAPATAN DAERAH DI PROPINSI
  9. ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN RESOLUSI KONFLIK ANTAR ETNIS DAYAK-MADURA
  10. ANALISIS BENTUK NEW PUBLIC MANAGEMENT DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PASCA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  11. ANALISIS BUDAYA ENTREPRENEURIAL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN DI PT MANOHARA ASRIBANDUNG
  12. ANALISIS DIMENSI PENILAIAN PRESTASI KERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI DI WILAYAH JAWA TIMUR
  13. ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
  14. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT KOTA BANDUNG
  15. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH
  16. ANALISIS JALUR HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI BERDASARKAN KECERDASAN, STRATEGI-STRATEGI METAKOGNITIF, DAN PENGETAHUAN AWAL
  17. ANALISIS KARATERISTIK INDIVIDU DAN KARATERISTIK ORGANISASI TERHADAP PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI
  18. ANALISIS KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN TANGKAP DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN NELAYAN
  19. ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MARIKULTUR DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROPINSI DKI JAKARTA
  20. ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KOMPETENSI PADA SISWA SLTP
  21. ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEKANBARU
  22. ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH KOTA TOMOHON
  23. ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
  24. ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
  25. ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA DPRD PROPINSI JAWA TENGAH)
  26. ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
  27. ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
  28. ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN, STUDI KASUS PROSES PELAYANAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
  29. ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH KAB. SUKABUMI (SETELAH PEMBAHARUAN SISTEM ORGANISASI)
  30. ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
  31. ANALISIS KOMPARASI TEKNOLOGI BUBU DASAR DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN DI BALI
  32. ANALISIS MODEL PENGEMBANGAN POLA KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN PT TELKOM DIVISI REGIONAL V JATIM
  33. ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN
  34. ANALISIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK RIAU YANG BERBASIS WORLD WIDE WEB
  35. ANALISIS PEMBERIAN MOTIVASI OLEH PENGURUS KEPADA KARYAWAN KOPERASI PT.PINTEX CIREBON
  36. ANALISIS PENENTUAN NILAI PERUSAHAAN PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK DALAM RANGKA PROSES AKUISISI OLEH PT INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD
  37. ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN BAGI KARYAWAN TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DI PT TELKOM TBK KANTOR DIVRE V
  38. ANALISIS PERENCANAAN PROMOSI PEGAWAI DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA
  39. ANALISIS POLA HUBUNGAN HUKUM KEMITRAAN USAHA TANI TEMBAKAU DI PULAU LOMBOK
  40. ANALISIS POLA KOMSUMSI KELUARGA DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR
  41. ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
  42. ANALISIS SIKAP IKLIM ORGANISASI, ETOS KERJA DAN DISIPLIN KERJA DALAM MENENTUKAN EFEKTIVITAS KINERJA ORGANISASI DI GARNISUN TETAP III SURABAYA
  43. ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  44. ANALISIS SOSIAL-EKONOMI RUMAHTANGGA INDUSTRI PRODUK JADI ROTAN DI KOTA PEKANBARU
  45. ANALISIS TEKNOLOGI INTERNET BANKING DAN SMS BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH DI YOGYAKARTA
  46. ANALISIS TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PROSES HIRARKI ANALITIK DAN METODA VALUAS KONTINGENSI (STUDI KASUS DI JAKARTA TIMUR)
  47. ANALISIS TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN (STUDI TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
  48. ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG KREDIT PEDESAAN (PD BPR LKP)
  49. ANALISIS TIPE STRATEGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KAWASAN SARBAGITA, BALI
  50. ANALISIS TIPOLOGI DAN PENGEMBANGAN DESA-DESA PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
  51. ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
  52. BUDAYA KERJA, KEMAMPUAN DAN KOMITMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JATIM
  53. CAMEL PLUS SEBAGAI DASAR MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK; STUDI KASUS PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)AMANAH SEJAHTERA DI CERME ~ GRESIK
  54. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT
  55. DAMPAK KEBERADAAN IPB TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR KAMPUS DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEREKONOMIAN KABUPATEN BOGOR
  56. DAMPAK KEBIJAKAN PENDIDIKAN TERHADAP AKSESIBILITAS MASYARAKAT DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN PEMERATAAN PENDIDIKAN TINGGI”
  57. DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
  58. DAMPAK PROGRAM YAYASAN DAMANDIRI TERHADAP PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK DI KOTA SURABAYA (ANALISIS PADA KELUARGA BINAAN DENGAN SKIM PUNDI KENCANA)
  59. DIMENSI TEGAKAN DAN PENGARUH PEUBAH TEMPAT TUMBUH TERHADAP PRODUKSI DAMAR MATA KUCING DI KRUI LAMPUNG BARAT
  60. EFEK PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI KAMPAR DI PROVINSI RIAU TERHADAP IKAN BAUNG (HEMIBAGRUS NEMURUS)
  61. EFEKTIVITAS ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
  62. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
  63. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  64. EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
  65. EKSTRAK BENALU TEH (SCURRULA OORTIANA) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DAN ANTITUMOR INFEKSI MAREK’S DISEASE VIRUS (MDV) SEROTIPA 1 ONKOGENIK PADA AYAM
  66. EKSTRAKSI VANILI SECARA ENZIMATIK DARI BUAH VANILI (VANILLA PLANIFOLIA ANDREWS) SEGAR
  67. ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
  68. EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETADA
  69. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
  70. EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
  71. EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PROSES MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PERDA KABUPATEN SIAK)
  72. EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
  73. EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
  74. EVALUASI KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
  75. EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
  76. EVALUASI MANFAAT DAN USULAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAPANGAN GAS TEMELAT BLOK SSE, DI SUMATERA SELATAN
  77. EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  78. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
  79. EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
  80. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KATINGAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
  81. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PADA PROGRAM GERDU TASKIN DI KABUPATEN JOMBANG
  82. FUNGSI MAJELIS EKONOMIMUHAMMADIYAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KOTA METRO (KURANG DAFPUS)
  83. GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA APARAT PEMERINTAH DISTRIK (STUDI DI DISTRIK FAKFAK BARAT PROVINSI PAPUA BARAT)
  84. HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
  85. HUBUNGAN GAYA PENGASUHAN ORANG TUA AUTHORITARIAN DENGAN KEMANDIRIAN EMOSIONAL REMAJA
  86. HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN SIKAP GURU TERHADAP PEKERJAAN DENGAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MATEMATIKA SMP NEGERI
  87. HUBUNGAN KONTROL DIRI DAN PERSEPSI REMAJA TERHADAP PENERAPAN DISIPLIN ORANG TUA DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK
  88. HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UU NOMOR 22 TAHUN 1999
  89. IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
  90. IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT
  91. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
  92. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)
  93. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA AIR BAWAH TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
  94. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI BIAYA PENDIDIKAN DI KABUAPTEN JEMBRANA
  95. IMPLEMENTASI MODEL BELAJAR KONSTRUKTIVIS DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENGUBAH MISKONSEPSI DITINJAU DARI PENALARAN FORMAL SISWA
  96. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA NASIONAL ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
  97. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
  98. IMPLEMENTASI PROGRAM PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN DESA MENUJU DESA MANDIRI DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  99. IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA YOGYAKARTA
  100. INDUKSI VARIAN SOMAKLON MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO UNTUK MENDAPATKAN TANAMAN NILAM TOLERAN TERHADAP CEKAMAN KEKERINGAN
  101. KAJIAN EKOLOGIS DAN BIOLOGI UNTUK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT (EUCHEUMA COTTONII) DI KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG PROPINSI NTT
  102. KAJIAN PENAMPILAN REPRODUKSI IKAN LELE (CLARIAS GARIEPINUS) BETINA MELALUI PENAMBAHAN ASCORBYL PHOSPHATE MAGNESIUM SEBAGAI SUMBER VITAMIN C DAN IMPLANTASI DENGAN ESTRADIOL-17B
  103. KAJIAN PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KOTA CIMAHI
  104. KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR STUDI PADA PERDA KAB.TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DHARMA TIRTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL
  105. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
  106. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
  107. KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
  108. KEMANDIRIAN PENGELOLAAN MUTASI PNS ANTAR DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
  109. KEPEMIMPINAN DAN LAPISAN TENGGER DI DAERAH BROMO (STUDI TENTANG KOMPETENSI KEPEMIMPINAN TRADISIONAL DAN PEMERINTAHAN DESA NGADISARI KECAMATANSUKAPURA KAB. PROBOLINGGO
  110. KINERJA APARATUR PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI SULAWESI UTARA
  111. KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
  112. KINERJA DINAS PERTANIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KARET DI KABUPATEN KUTAI BARAT (KURANG DAFPUS)
  113. KINERJA DPRD KABUPATEN MANGGARAI(SUATU TINJAUAN PADA APLIKASI FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN)
  114. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
  115. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
  116. KINERJA KANTOR PASAR DALAM MENGOPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DAIRI
  117. KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH
  118. KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
  119. KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG PERIODE 1996-2000
  120. KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
  121. KOMITMEN ORGANISASI POLITIK PADA PARTISIPASI PEREMPUAN DI JAWA TIMUR
  122. KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
  123. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
  124. MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN APBD DI PROPINSI RIAU DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  125. MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROPINSI SUMATERA UTARA
  126. MANAJEMEN STRATEGIS UNTUK OPTIMALISASI KINERJA PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH KABUPATEN PASIR
  127. MENGEMBANGKAN MANUSIA PARIWISATA DENGAN METODE ANALISIS SITUASIONAL SEBAGAI MODEL KOMPETENSI SDM DI DISPARINKOM KABUPATEN GRESIK
  128. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BLUEPRINT CUSTOMER ANALYTICAL FRAMEWORK DI HOTEL SANTIKA BANDUNG
  129. MODEL PELATIHAN KETERAMPILAN USAHA TERPADU BAGI PETANI SEBAGAI UPAYA ALIH KOMODITAS (STUDI TERHADAP PETANI PENGGARAP LAHAN PERHUTANI DI DESA SUNTENJAYA KEC. LEMBANG KABUPATEN BANDUNG)
  130. MODEL PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DI DANAU MANINJAU SUMATERA BARAT
  131. MODULASI AKTOR-AKTOR BIOENERGI DI PERGURUAN TINGGI: SEBUAH TINJAUAN TEORI JARINGAN AKTOR
  132. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  133. OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  134. OPTIMASI PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN MINI PURSE SEINE DI KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN
  135. PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBENTUK POLA HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
  136. PEMANASAN BERULANG TERHADAP KANDUNGAN GIZI “SIE REUBOH” MAKANAN TRADISIONAL ACEH
  137. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
  138. PEMBANGUNAN DESAIN MATERI PELATIHAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOPMPETENSI KARYAWAN TEKNIS DIVISI PERTANIAN PT. NUSA INDO AGROMADANI SURABAYA
  139. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI KABUPATEN MUNA,PROVINSI SULAWESI TENGGARA
  140. PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT. (STUDI KASUS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN TERHADAP TUJUH ORANG PENYANDANG CACAT MELALUI PROGRAM REHABILITASI BERSUMBERDAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANA TORAJA)
  141. PEMBERDAYAAN SEKTOR INFORMAL (STUDI TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAD DI KOTA MANADO
  142. PEMODELAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR SECARA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANGKA BARAT
  143. PENAMPILAN REPRODUKSI INDUK IKAN BAUNG (HEMIBAGRUS NEMURUS BLKR) DENGAN PEMBERIAN PAKAN BUATAN YANG DITAMBAHKAN ASAM LEMAK N-6 DAN N-3 DANDENGAN IMPLANTASI ESTRADIOL-17B DAN TIROKSIN
  144. PENAPISAN GENOTIPE DAN ANALISIS GENETIK KETAHANAN PEPAYA TERHADAP PENYAKIT ANTRAKNOSA
  145. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN” (KAJIAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003)
  146. PENGAMANAN PESAN RAHASIA MENGGUNAKAN ALGORITMA KRIPTOGRAFI ELGAMAL ATAS GRUP PERGANDAAN
  147. PENGARUH DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3) TERHADAP KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DAERAH
  148. PENGARUH ECONOMIC CONTENT, RESOURCE CONTENT DAN SOCIAL CONTENT TERHADAP KEPERCAYAAN, KEPUASAN, DAN KOMITMEN SERTA RELATIONSHIP INTENTION DEBITUR BANK SUMUT DI SUMATERA UTARA
  149. PENGARUH FAKTOR KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI PADA PENINGKATAN KINERJA APARATUR BIROKRASI PADA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU
  150. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA TERHADAP PARTISIPASI PEGAWAI DALAM MENCAPAI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KANTOR PENERANGAN JALAN UMUM KOTA BEKASI
  151. PENGARUH IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
  152. PENGARUH IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) TERHADAP BUDAYA KUALITAS (STUDI PADA PT. HARI TERANG INDUSTRY - SURABAYA )
  153. PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
  154. PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PT SAKO INDAH GEMILANG PALEMBANG
  155. PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
  156. PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PT. CHEIL JEDANG INDONESIA DI JOMBANG JAWA TIMUR
  157. PENGARUH LOCUS OF CONTROL, ORIENTASI TUJUAN PEMBELAJARAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP SELF EFFICACY DAN TRANSFER PELATIHAN KARYAWAN PT. TELKOM KANDATEL SURABAYA TIMUR
  158. PENGARUH MOTIVASI KERJA APARAT TERHADAP KUALITAS LAYANAN CIVIL (STUDI MENGENAI PELAYANAN KTP DI DUA KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT)
  159. PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEKERJA SOSIAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR
  160. PENGARUH PEMBERIAN SUSU BERKALSIUM TINGGI TERHADAP KADAR KALSIUM DARAH DAN KEPADATAN TULANG REMAJA PRIA
  161. PENGARUH PENDAMPINGAN TUTOR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR WARGA BELAJAR DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TAMAN BELAJAR
  162. PENGARUH PENDELEGASIAN WEWENANG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA APARAT
  163. PENGARUH PENGAWASAN DAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI
  164. PENGARUH PENGAWASAN OLEH PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA FRAKSI DI DPRD (STUDI PENGAWASAN DI DPD PARTAI GOLKAR KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU)”
  165. PENGARUH PENGEMBANGAN PEGAWAI DALAM KONTEKS IMPLEMENTASI ONLINE SYSTEM TERHADAP KEPUASAN KERJA, KOMITMENT DAN KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANKJATIM DI SURABAYA
  166. PENGARUH PENGGUNAAN PERALATAN KIT IPA DALAM PEMBELAJARAN IPA TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA SISWA SD NEGERI DI KECAMATAN PURWOREJO KOTA PASURUAN JAWA TIMUR
  167. PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
  168. PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  169. PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  170. PENGARUH PROGRAM BUSSINES DEVELOPMENT SERVICE (BDS) TERHADAP KINERJA PENGELOLA USAHA KECIL MENENGAH DI JAWA TIMUR
  171. PENGARUH PROMOSI TERHADAP HASIL PENJUALAN PRODUK PAKAIAN PADA PT MATAHARI PUTRA PRIMA CABANG PALEMBANG
  172. PENGARUH RASIO CAMEL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK
  173. PENGARUH RESISTENSI PERUBAHAN DAN KECERDASAN EMOSI DOSEN TERHADAP SIKAP DOSEN MENGENAI PERUBAHAN ITS DARI PTN MENUJU PT BHMN
  174. PENGARUH TINGKAT KECERDASASAN EMOSI DAN SIKAP PADA BUDAYA ORGANISASI PADA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PEGAWAI PT PELABUHAN
  175. PENGARUH WIRAUSAHA TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR INDIVIDU PADA DISTRIBUTOR MULTI LEVEL MARKETING “ X “ DI MALANG
  176. PENGELOLAAN PENANGKAPAN PERIKANAN RAJUNGAN YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BELITUNG : SUATU PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS
  177. PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA PERKOTAAN BERBASIS MASYARAKAT DI BANJARSARI JAKARTA SELATAN
  178. 176.PENGEMBANGAN MODEL DATABASE SEBAGAI PENENTUAN INSENTIF BERBASIS PRESTASI KERJA STAF ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN REKTORAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUHNOPEMBER SURABAYA
  179. PENGEMBANGAN MODEL PEMBINAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH SINGGAH DI JAWA TIMUR
  180. PENGEMBANGAN MODEL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN DINAS DI LINGKUP PERTANIAN KABUPATEN SAMPANG (TINJAUAN BERDASARKAN METODE ANALISIS FUNGSI STATISTIK)
  181. PENGEMBANGAN MODEL REMUNERASI BERBASIS KOMPETENSI DI PT PAL
  182. PENGENDALIAN HAMA BELALANG KEMBARA (LOCUSTA MIGRATORIA) DENGAN MENGGUNAKAN GELOMBANG ULTRASONIK DI KALIMANTAN BARAT
  183. PENGENTASAN KESENJANGAN DIGITAL DI RIAU MELALUI PENGEMBANGAN PERAN WARNET
  184. PENILAIAN SAHAM PT. PINDAD (PERSERO) DI PT. XYZ MENGGUNAKAN ECONOMIC PROFIT MODEL
  185. PERAN DANA KUKESRA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA ANGGOTA KELOMPOK UPPKS DI DESA TAWANGSARI
  186. PERANAN LURAH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KELURAHAN TANJUNG BARU KECAMATAN SUKABUMI KOTA BANDAR LAMPUNG
  187. PERANAN PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN
  188. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
  189. PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  190. PERANAN PEREMPUAN TANI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA PETANI MISKIN ( STUDI KASUS KELUARGA PETANI SAWAH TADAH HUJAN DI DESA BONTO MATE’NE KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS )
  191. PERANAN TUNGKU TIGO SAJARANGAN DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT NAGARI
  192. PERANCANGAN PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIKAL: STUDI KASUS DI BAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA PT INTI – BANDUNG
  193. PERANCANGAN RUANG TERBUKA PUBLIK PADA RUANG TIDAK TERMANFAATKAN DI TEPI SUNGAI BRANTAS (KASUS STUDI: KAWASAN SPLENDID, MALANG)
  194. PERANCANGAN SISTEM AKUISISI DATA MENGGUNAKAN MASUKAN SOUNDCARD
  195. PERBAIKAN TANAH MEDIA TANAMAN JERUK DENGAN BERBAGAI BAHAN ORGANIK DALAM BENTUK KOMPOS
  196. PERBEDAAN BUDAYA DAN ADAPTASI ANTAR BUDAYA DALAM RELASI KEMITRAAN INTI-PLASMA (STUDI TENTANG KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA: KASUS KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN INTIDAN PETANI PLASMA DI PERUSAHAAN TEH PT PAGILARAN)
  197. PEREMPUAN MEMAKNAI FISIKA (STUDI KASUS DI JURUSAN FISIKA, FMIPA-UI
  198. PERSIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 2007 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
  199. POTENSI DANA PERIMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)
  200. POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)
  201. POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
  202. POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
  203. POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN, 1998/1999 – 2000
  204. POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
  205. PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA (STUDI KASUS DI KANTOR CATATAN SIPIL)
  206. PROGRAM KEMITRAAN RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN KARIMUN
  207. PROSES DAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JIGSAW)
  208. PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
  209. REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
  210. RESTRUKTURISASI BIROKRASI DAN PENGEMBANGAN GOOD GOVERNANCE (ASPEK KOMPETENSI ADMINISTRASI, TRANSPARANSI DAN EFISIENSI DALAM RESTRUKTURISASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG)
  211. SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
  212. STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANANPEMAKAMAN)
  213. STRATEGI INVESTASI PABRIK PUPUK ORGANIK DI PTPN VI
  214. STRATEGI INVESTASI PENAMBANGAN PIG IRON DENGAN TARGET PASAR PT KRAKATAU STEEL (STUDI KASUS PT BUWANA INDAH MANDIRI AGUNG DI KECAMATAN BUNGBULANGGARUT SELATAN, JAWA BARAT)
  215. STRATEGI INVESTASI PT CIPTA LOKA SERASI PADA PENGAMBILALIHAN KONSESI PROYEK FIBER OPTIC RING MAKASSAR DAN EKSPANSINYA
  216. STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
  217. STRATEGI PENGEMBANGAN “DANGKE” SEBAGAI PRODUK UNGGULAN LOKAL DI KABUPATEN ENREKANG SULAWESI SELATAN
  218. STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGEMBANGAN PELABUHAN PT. PELINDO PADA KAWASAN SITUS LEGENDA PUTRI TUJUH DUMAI
  219. STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
  220. STUDI PERSOALAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SUMBER DAYA AIR TANAH DALAM (KASUS DKI JAKARTA)
  221. TEKNOLOGI PENANGKAPAN PILIHAN UNTUK IKAN CAKALANG DI PERAIRAN SELAYAR PROPINSI SULAWESI SELATAN
  222. TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
  223. TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MOTIVASI KERJA OLEH MANAJER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN
  224. UPAYA LURAH DALAM PEMBINAAN INDUSTRI TELOR ASIN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MULYOSARI KECAMATAN METRO BARAT KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG
  225. USULAN PENGEMBANGAN PROSES BISNIS IMPLEMENTASI SAP BUSINESS ONE (STUDI KASUS PERUSAHAAN JASA DAN MANUFAKTUR)
.
Share this article :